| TAX JOURNAL |
Pemerintah Berjuang Hapus PPN UKM Beromset di Bawah Rp 2,5 Miliar |
Kamis, 19 Agustus 2010 16.30 WIB
|
| |
Cadangan Risiko Fiskal 2011 Capai Rp 3,5 Triliun |
Kamis, 19 Agustus 2010 13.20 WIB
|
| |
Pajak Sektor Migas Turun Rp 1,2 Triliun di 2011 |
Kamis, 19 Agustus 2010 16.45 WIB
|
| |
Ditjen Pajak 'Sebar' Intel di 6 Negara |
Kamis, 19 Agustus 2010 16.40 WIB
|
| |
Nasabah Bayar Pajak dan Biaya Haji, DPK Bank Susut Rp 8,4 Triliun |
Kamis, 19 Agustus 2010 12.15 WIB
|
| |
Agus Marto Harus Kerja Keras Naikkan Tax Ratio 0,1% di 2011 |
Rabu, 18 Agustus 2010 07.00 WIB
|
| |
Penerimaan Pajak Ditargetkan Rp 839,5 Triliun di 2011 |
Selasa, 17 Agustus 2010 09.26 WIB
|
| |
Kantor Pajak Orang Kaya akan Dibuat di Daerah |
Selasa, 17 Agustus 2010 08.20 WIB
|
| |
Agus Marto: 18 Petugas Itjen di Pajak Atas Perintah Saya |
Jumat, 13 Agustus 2010 16.45 WIB
|
| |
Menlu Minta Penempatan Aparat Pajak di LN Dipertimbangkan Baik |
Jumat, 13 Agustus 2010 15.45 WIB
|
| |
|
| |
|
| Gita Wirjawan Lanjutkan Ide Tax Holiday |
Selasa, 02 Maret 2010 22.45 WIB
Oleh: Iin Caratri
|
(Managementfile - Tax) - Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Gita Wirjawan meneruskan perjuangan Kepala BKPM sebelumnya untuk menerapkan kebijakan tax holiday (insentif pajak) bagi investor. Menurutnya Tax holiday diperlukan agar Indonesia tidak tertinggal dengan negara-negara pesaing seperti China yang menerapkan pola yang sama.
Gita menegaskan usulan penerapan tax holiday tidak harus dilakukan terhadap banyak sektor. Tax holiday bisa hanya diterapkan kepada 1 atau 2 sektor yang dianggap memiliki dampak besar bagi investasi.
"Kita harus identifikasi, kita tidak bicara 5-10 sektor, mungkin hanya 1-2 sektor saja," kata Gita di kantornya, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Selasa (2/3/2010).
Sektor-sektor yang dikenakan tax holiday, menurutnya harus dipilih secara selektif dan sektor tersebut harus bisa memberikan dorongan investasi di sektor lainnya. Hal ini penting agar Indonesia tidak tertinggal dengan negara-negara pesaing seperti China yang menerapkan pola yang sama.
Sementara itu Pjs Ketua Umum Kadin Adi Darmawan Putra Tahir mengatakan kebijakan tax holiday sangat diperlukan untuk pengembangan investasi di wilayah Timur Indonesia yang memiliki infrastruktur sangat minim. Adanya tax holiday akan merangsang investor mengembangkan infrastruktur di wilayah tersebut.
"Tax amnesty dan tax holiday bukan berarti 100% dihapus (pajaknya), tetapi bisa ditunda dan bertahap," tegas Adi.
Seperti diketahui usulan tax holiday sudah bergulir sejak lama, namun pihak pemerintah dalam hal ini kementerian keuangan selalu mementahkan konsep insentif tersebut.
Setidaknya sejak era Kepala BKPM M Lutfi, ide tax holiday selalu muncul, yang kemudian dilanjutkan oleh penerusnya Gita Wirjawan.
(ic/IC/dtc)
|
|
|
|